pelayanan publik

Kotak Kosong Terkesan Dipaksakan, Pakar Bilang Begini

Minggu, 25 Maret 2018 16:23 WITA Reporter :
Kotak Kosong Terkesan Dipaksakan, Pakar Bilang Begini

MAKASSARMETRO– Gugatan Munafri Arifuddin-A. Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) terhadap Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) setelah putusan penetapan calon oleh KPU terkesan memaksakan skenario kolom kosong.

Setelah sebelumnya kalah di Sidang Panwaslu, kini pihak Appi-Cicu berada di atas angin pasca PT TUN yang menerima gugatannya untuk melakukan membatalkan pencalonan DIAmi.

Meski kolom kosong diatur dan dibenarkan dalam undang-undang, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Jayadi Nas mengatakan kolom (Kotak) kosong yang demokratis jika memang hanya satu orang yang mendaftar dan ditetapkan oleh KPU.

“Semua yang dipaksakan itu pasti tidak demokratis. Substansi demokrasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Untuk konteks pilkada, itu mengedepankan asas bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan tentu harus ada choice, atau pilihan. Kalau ada satu ini bukan pemilihan,” ungkap Jaya Nas saat memantik diskusi di Warkop Dottoro, jln Boulevard Ahad (25/3/2018).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyalurkan hak politik tanpa adanya intervensi. Berdasarkan pengalamannya sebagai penyelenggara pemilu, semua aktifitas penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

“Pemilu itu momen evaluasi kepemimpinan suatu pemerintahan. Oleh karenanya harus ada pilihan,” ujarnya .

Sementara itu, pakar hukum tata negara Unhas, Hasrul mengaku sangat disayangkan jika Kota Makassar harus melalui skema kolom kosong ini. Terlebih dalam Pilkada sebelumnya, terdaoat 10 pasangan calon.

“Kalau kotak kosong? Tentu orang akan bertanya-tanya tentang kondisi demokrasi di Makassar. Karena Pilkada yang lalu itu sampai 10 Paslon,” ujarnya.

Mengenai proses kasasi putusan PT TUN oleh pihak KPU ke mahkamah agung, Hasrul mengatakan jika pihak MA menolak kasasi dari KPU Makassar maka kolom kosong akan diterapkan dalam Pilkada nanti.

“Jika MA menerima putusan PT TUN Makassar maka cukup sampai di situ. Tidak bisa lagi digugat, itu upaya hukum terakhir,” tutupnya.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca