pelayanan publik

Dianggap Tak Berkinerja Baik, Gubernur Nurdin Abdullah Copot Pejabat Kepala Biro Pembangunan

Senin, 22 April 2019 17:41 WITA Reporter : Anki
Dianggap Tak Berkinerja Baik, Gubernur Nurdin Abdullah Copot Pejabat Kepala Biro Pembangunan

MAKASSARMETRO– Kepala Biro Pembangunan Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumras mendadak di copot oleh Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah.

Pencopotan Jumras ini sejumlah pegawai di Biro Pembangunan terkejut. Suasana kantor yang mengurusi lelang serta pengadaan barang dan jasa itu tampak tegang.

Hal tersebut semakin dikuatkan oleh salah satu Kasubag Biro Pembangunan bernama Iva yang memang tidak melihat kehadiran Jumras sejak jam masuk kantor hari ini, Senin (22/4/2019).

“Hah, diganti bapak, saya juga kurang tahu, karena sejak tadi pagi pak Jumras memang belum memasuki ruang kerjanya,” kata Iva.

Sementara itu, salah satu staf Biro Pembangunan, Irwan yang ruang kerjanya berada tepat di depan ruang Kepala Biro Pembangunan Sulsel membenarkan pencopotan itu.

“Iye, bapak (Jumras) diganti, yang gantikan pak Haikal Hasan,” katanya sebagaimana dikutip dari TribunTimur.

Haikal Hasan merupakan pejabat di Biro Pembangunan, dia menjabat sebagai Kabag Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Lebih lanjut Irwan juga menyebutkan dirinya dan beberapa pejabat di Lingkup Biro Pembangunan akan menggelar rapat perdana dalam waktu dekat ini.

Akhirnya Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah buka suara terkait pencopotan Kepala Biro Pembangunan dan mengatakan jabatan tersebut saat ini, untuk sementara waktu kosong.

Nurdin mengaku pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap Kepala Biro Pembangunan, yang dianggap tidak berkinerja baik selama ini.

Pertimbangan lain Nurdin mencopot Jumras karena mendapat laporan mengenai adanya syarat (fee) dalam setiap proyek yang dipaksakan Pemprov Sulsel.

“Sudah sering saya ingatkan jaga integritas, Saya mau pemerintahan yang clear. Kalau pemerintahan yang korup itu tidak ada orang yang datang,” ungkap Nurdin.

Ia menambahkan proses lelang proyek ini dianulir memiliki kepentingan terselubung, sehingga prosesnya lambat. Hasilnya, masyarakat yang dirugikan.

Topik berita Terkait:
  1. Sulsel
Berikan Komentar
Komentar Pembaca