Jerat Hukum Penyelenggara Negara yang Terima Gratifikasi Berupa THR

MAKASSARMETRO- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi peringatan agar tidak memberi THR kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Saling memberi jelang hari raya Idulfitri merupakan momen yang lazim. Yang mana ini dijadikan sebagai ajang untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi dan saling berbagi antar sesama.

Dilansir dari akun Instagram resmi KPK di @official.kpk, sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan wewenangnya.

Penerimaan gratifikasi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan berisiko pidana.

Untuk itu, bagi yang meminta dana, sumbangan, dan Tunjangan hari Raya (THR) baik secara pribadi ataupun mengatas namakan institusinya kepada masyarakat atau perusahaan merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki implikasi tindak pidana korupsi. Kita, sebagai masyarakat juga jangan berupaya untuk memberikan sesuatu atau sejumlah uang kepada para rekan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara.

Bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana sebagaimana yang tertuang dalam UU 31/1999dan UU 20/2001 Pasal 12.

Bunyi Pasal tersebut “Penerima gratifikasi diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.