Ini 11 Permohonan Prabowo-Sandi yang Ditolak MK

JAKARTA– Badan Pemenangan
Nasional (BPN) Capres 02 Prabowo-Sandi mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres 2019.

Sesuai agenda, Kamis (27/6/2019), Mahkamah Konstitusi (MK) pembacaan putusan perkara sengketa Pilpres 2019.

Sebagaimana yang diberitakan Antara, MK menyatakan menolak seluruh permohonan baik dari pihak pemohon, termohon, dan terkait.

“Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Hakim Ketua, Anwar Usman saat membacakan putusan sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis malam.

MA menyimpulkan, eksepsi pemohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum sehingga mahkamah memutuskan untuk menolak seluruhnya.

Adapun 11 permohonan Prabowo-Sandi kepada MK:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu presiden.
3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah Jokowi-Ma’ruf 63.573.169 suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga 68.650.239.
4. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.
5. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.
6. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
7. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024, atau,
8. Memerintahkan Termohon (KPU) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.
9. Memerintahkan kepada lembaga negara untuk memberhentikan seluruh komisioner KPU dan merekrut yang baru.
10. Memerintahkan KPU untuk menetapkan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Memerintahkan KPU untuk mengaudit Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng).

Sidang pembacaan putusan selesai dibacakan pukul 21.16 WIB oleh sembilan hakim konstitusi, yakni Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.