Tindaklanjut Temuan BPK oleh Pemkot Makassar Hanya 59 Persen, Ini Sebabnya

MAKASSARMETRO – Inspektur Daerah Kota Makassar, Zainal Ibrahim mengakui bahwa tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Semester I tahun 2019, tergolong rendah yakni sebesar 59,06 persen.

BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan merilis 25 daftar Pemerintah Daerah se Sulsel yang menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaannya, Selasa (18/9/2019). Tercatat, Kota Makassar berada di urutan ke-24. Sedangkan persentase yang tertinggi diraih Kabupaten Luwu Timur.

“Kita masuk rendah dalam persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK,” kata Zainal Ibrahim.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sehingga Pemkot Makassar berada nyaris di posisi terbawah dalam daftar yang dirilis BPK RI Perwakilan Sulsel.

“Itu yang menjadi persoalan yaitu temuan lama. Temuan-temuan lama tahun 1999 tahun 2000, sekitar 20 tahun lalu. Kalau mau ditilik misalnya Luwu Timur mereka masih baru, bagus tindak lanjutnya. Karena tidak ada data yang ditarik ke belakang,” jelasnya.

Temuan BPK ini, kata Zainal Ibrahim, mencakup persoalan penyelenggaraan pemerintahan. Meski begitu dia enggan menjelaskan lebih rinci apa saja yang menjadi temuan BPK yang belum ditindaklanjuti.

“Kita masih tetap usahakan sampai sekarang untuk menindaklanjuti,” tutupnya.