KPK Usut Aliran Dana “Desa Hantu” di Konawe Sulawesi Tenggara

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Kapolda Sulawesi Tenggara soal dugaan kasus korupsi dana desa fiktif.

Lembaga antirasuah tersebut mengindentifikasi desa-desa yang tidak sesuai prosedur dokumen yang sah. Adanya “desa hantu” mengakibatkan kerugian keuangan negara atas Dana Desa (DD0 dan Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

“KPK melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi dalam bentuk dukungan terhadap penanganan perkara oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta dikutip Antara.

Labih lanjut, Fabri menjelaskan, dalam perkara tersebut, diduga ada 34 desa yang bermasalah. Terdapat 3 desa di antara fiktif. Sedangkan 31 desa lainnya ada kana tetapi surat keputusan pembentikan dibuat dengan tanggal mundur.

“Sementara pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri, sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan “backdate” (tanggal mundur),” ujar Febri.

Pada 24 Juni 2019, penyidik Polda Sulawesi Tenggara bersama KPK telah melakukan gelar perkara dalam tahap penyelidikan di Mapolda Sulawesi Tenggara.

“Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan saat naik ke tahap penyidikan akan dilakukan pengambilan keterangan ahli hukum pidana untuk menyatakan proses pembentukan desa yang berdasarkan peraturan daerah yang dibuat dengan “backdate” merupakan bagian dari tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak,” papar Febri.

Selanjutnya pada 25 Juni 2019, dilakukan pertemuan antara pimpinan KPK dan Kapolda Sulawesi Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, kata Febri, diminta agar KPK melakukan supervisi dan memberikan bantuan berupa memfasilitasi ahli dalam perkara tersebut.

Februi menjelaskan, perkara ini telah naik ke tahap penyidikan dan polda telah mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke KPK sesuai ketentuan pasal 50 UU KPK.

Sesuai dengan KUHAP, penyidikan yang dilakukan Polri adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Ia menyatakan salah satu bentuk dukungan KPK adalah memfasilitasi keterangan ahli pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama pada 16 September 2019.

“Dukungan yang diberikan KPK pada penanganan perkara di Polri ataupun Kejaksaan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi “trigger mechanism” yang diamanatkan UU. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk tetap melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi agar anggaran yang seharusnya dinikmati rakyat tidak dicuri oleh orang-orang tertentu,” katanya lagi.