Danny Pomanto: SK Mutasi Era Saya Sah, Buktinya Layanan Dukcapil Tetap Berjalan

MAKASSARMETRO – Mantan Walikota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto menegaskan bahwa proses penataan birokrasi di tubuh Pemerintah Kota Makassar dalam periode 2014-2019 sudah berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

Hal ini disampaikan Danny Pomanto saat menjadi saksi dalam persidangan perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Jalan Pendidikan Raya, Selasa (14/1/2019).

Sidang perdata ini terkait demosi jabatan yang dialami sejumlah aparat sipil negara lingkup Pemkot Makassar pada 26 Juli 2019 lalu.

“Pertanyaan menyangkut klarifikasi apakah benar SK (Surat keputusan) saya ilegal, ke 30 SK itu sah. Saya tidak menjawab rinci, saya jawab ekornya saja bahwa Makassar juara 1 birokrat terbaik di Indonesia,” ujar Danny Pomanto.

Pernyataan Danny bukannya tanpa alasan, dalam kurun 2014-2019, Makassar telah tiga kali berturut-turut masuk dalam 10 besar Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPDP). Puncaknya, 25 April 2019 lalu Pemkot Makassar meraih Parasamya Purnabakti Nugraha.

“Untuk memperoleh top 10 LPPD itu memiliki 881 kriteria, termasuk persoalan birokrasi, prinsip meritokrasi dijalankan dengan baik, dan kepemimpinan saya diperoleh tiga tahun berturut-turut,” ujarnya.

Bukti lain, lanjut Danny, selama kepemimpinannya tidak pernah sekalipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disanksi oleh Kementerian Dalam Negeri berupa suspend pelayanan administrasi kependudukan, meskipun telah melakukan mutasi pimpinan SKPD tersebut.

“Untuk mutasi kita selalu perhatikan aturan, Disdukcapil itu vertikal, makanya kita koordinasi dan bersurat ke Kemendagri dalam hal ini Dirjen (Dukcapil). Sekarang, sudah dua kali suspend (layanan administrasi), yang kedua malahan sampai sekarang,” jelas Danny Pomanto.