Komisi D Soroti Honorer Fiktif di Pemkot Makassar

MAKASSARMETRO – Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Fatma Wahyudin meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali mengecek temuan inspektorat kota Makassar terkait tenaga honorer fiktif.

“Kami mendorong pemerintah makassar untuk melakukan pengecekan ulang data-data honorer yang ada di kota makassar. Karena kami melihat honorer yang ada di kelurahan ataupun di seluruh SKPD itu biasa cuma nama saja tetapi untuk orang yang terdaftar namanya itu biasa nggak masuk,” ungkap Fatma yang juga istri dari Camat Ujung Pandang ini, Kamis (23/1/2020).

Dari data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terdaftar 8.862 tenaga honorer, namun setelah diaudit, inspektorat hanya menyebutkan hanya 8.476 tenaga honorer atau ada selisih 386 yang diduga fiktif.

“Saya ngga tau dia mengundurkan diri atau apa. Maka dari itu kami dari DPRD mendorong kepada pemerintah kota untuk melakukan evaluasi dan mengecek ulang hororer yang betul-betul aktif. Kalo memang dia ngga aktif yaudah dicoret saja namanya dari honor di pemerintah kota,” terang politisi Demokrat itu.

Namun temuan itu dibantah oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman.

“Itu bukan fiktif atau siluman tapi selisih dari jumlah tenaga kontrak yang terdata di BKPSDM 8.862 orang. Bukan selisih lebih,” papar Basri.

Meski demikian, Basri mengakui data tenaga honorer yang terdaftar di BKD 8.862 orang. Sementara hasil audit Inspektorat di lapangan hanya 8.476.

“Selisihnya memang 386. Jadi bukan siluman namanya. Yang dimaskud siluman itu ketika jumlah di lapangan lebih besar dari database BKD,” kata Basri.