Anggaran Reses untuk Sembako? Ini Kata ARA

MAKASSARMETRO – Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali, mengusulkan dana reses tahun 2020 yang nilainya miliaran dialihkan untuk membeli sembako untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan akibat dampak pandemik Covid-19.

Hal tersebut dikemukakan Adi Rasyid Ali, Selasa, (7/4/2020). Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar ini pergeseran anggaran tersebut karena ada darurat nasional.

‘’Fraksi Demokrat menginisiasi untuk mengalihkan anggaran reses ke belanja sembako untuk warga yang membutuhkan. Khususnya kepada para pekerja informal yang selama ini hanya berharap gaji harian. Mereka ini yang paling merasakan dampak dari imbauan ‘di rumah saja’,” kata politisi yang akrab disapa ARA ini.

ARA mengaku sudah membahas masalah ini dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat Abdi Asmara dan Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo.

‘’Ini sudah menjadi komitmen kami bersama Ketua DPRD Makassar. Dan anggota DPRD lainnya juga sepakat,’’ ungkap ARA.

Menurutnya, masyarakat saat ini juga sedang menunggu bantuan dari Pemkot Makassar.

‘’Jangan menyuruh masyarakat ‘di rumah saja’, tapi kebutuhan masyarakat tidak dipikirkan. Khusunya mereka yang pekerja harian. Seperti ojek online (Ojol). Mereka butuh kepastian untuk menghidupi keluarganya,” tegas ARA.

Untuk teknisnya, anggaran reses bagi 50 legislator Kota Makassar tersebut nantinya akan dikelola oleh Dinas Sosial.

‘’Saya kira akan lebih bermakna jika kegiatan reses dialihkan anggarannya ke kegiatan sosial. Langkah tersebut salah satu upaya mendukung dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat terkait wabah yang tengah melanda negeri ini,” kata ayah tiga anak ini.

Ketua Pengda IOF dan Pengprov Pertina Sulsel ini menyebut, upaya tersebut sebagai salah satu komitmen dan kepeduliannya kepada masyarakat yang terdampak, khususnya masyarakat kurang mampu.

‘’Nantinya kegiatan reses ditiadakan diganti dalam bentuk membagi-bagikan sembako. Anggarannya dari dana reses itu. Apalagi dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat khususnya yang bekerja disektor informal karena tidak mendapatkan penghasilan akibat virus covid 19,” timpal Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Abdi Asmara.

Sekretaris DPC Partai Demokrat kota Makassar ini meminta Pemerintah Kota (Pemko) Makassar dapat segera berkoordinasi ke DPRD Makassar untuk menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam kondisi pandemi Covid-19.

‘’Itu anggaran anggota DPRD Makassar. Tapi karena perjalanan dinas termasuk reses tidak dilakukan maka bisa dialihkan untuk bantuan sosial. Karena tidak mungkin dana itu jadi Silpa, sedangkan pemerintah butuh dana besar untuk membantu warganya akibat virus corona ini,” ucapnya