DPRD Makassar Serap Keluhan PKL Losari

MAKASSARMETRO – Koalisi Serikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) bersama Pedagang Asongan Pantai Losari menyambangi gedung DPRD Makassar. Mereka menuntut pembebasan biaya sekolah di tengah Pandemi Covid-19.

Ketua SRMI, Wahida mengatakan, kehadirannya di DPRD untuk meminta solusi yang dialami oleh pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak Covid-19 yang mengakibatkan 5 bulan tidak memiliki pendapatan.

“Ini saya bersama pedagang asongan di Pantai Losari. Mereka ini sudah 5 bulan tidak jualan, tapi sekolahnya tetap bayar. Saya sampaikan kepada DPRD, apakah ada kebijakan sehubungan dampak corona,” kata Wahida, di ruang penerimaan aspirasi DPRD Makassar, Kamis (2/7/2020).

Wahida yang mendampingi PKL menyebut, telah menyuarakan keluhannya ke Balaikota Makassar. Namun hingga kini belum ada solusi konkret yang mereka dapatkan.

“Masalahnya mereka tidak ada pendapatan atau penghasilan. Kami minta tolong difasilitasi dengan Dinas Pendidikan dan Dukcapil. Terkait subsidi pendidikan dan catatan kependudukan,” terangnya.

Wahida berharap, legislatif dapat mengambil langkah untuk mencari solusi bersama dengan pemerintah kota dan dinas terkait.

“Paling tidak anggota DPRD bisa memfasilitasi apakah ada keringanan. Kalau bisa, digratiskan. Dalam situasi seperti ini kan bebannya bertambah, tapi pemasukan tidak ada, listriknya bahkan naik,” jelasnya.

Anggota DPRD Makassar, Kasrudi yang menerima aspirasi tersebut berjanji akan memfasilitasi permintaan tersebut sesuai yang disuarakan oleh SRMI.

“Kami siap membantu memfasilitasi terkait masalah sekolah anak-anak pedagang asongan tersebut. Karena memang usaha mereka di Pantai Losari tutup karena Covid,” ujar legislator Partai Gerindra, ini.