Dewan Sidak Pelaksanaan PPDB di Makassar

MAKASSARMETRO – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring Jalur Zonasi Kota Makassar Tahun 2020 dimulai hari ini, Senin (13 Juli 2020). Dinas Pendidikan Kota Makassar sudah memulai proses pendaftaran pada Tingkat TK, SD, hingga SMP.

Sesuai jadwal, PPDB Online di Kota Makassar untuk jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan atau non zonasi dimulai 1 hingga 3 Juli 2020.

Komisi D DPRD Makassar Bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Dinas Pendidikan Kota Makassar, Senin (13/07/2020). Dilakukan secara daring, Kegiatan ini guna mengawasi pelaksanaan pendaftaran yang sangat rentan dengan kendala ini.

Kendala yang kemudian muncul akibat pelaksanaan pendaftaran ini membuat Dinas Pendidikan banyak menerima keluhan warga secara langsung di kantor Dinas Pendidikan. Kekeliruan titik koordinat adalah salah satu kendala yang paling sering dikeluhkan warga yang ingin memanfaatkan jalur zonasi ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Andi Amalia Malik, mengonfoirmasi bahwa titik koordinat ditentukan oleh panitia PPDB di sekolah masing-masing. Terkait hal demikian, operator sekolah akan menentukan titik koordinat setelah para orang tua siswa mensubmit pendaftaran.

“titik koordinat ditentukan operator sekolah masing-masing, jadi itu ditentukan setelah orang tua mensubmit pendaftaran.” Ungkapnya.

Ketua Komisi D Abdul Wahab Tahir menanggapi hal tersebut bahwa Dinas Kominfo harus hadir melakukan klarifikasi terkait titik koordinat ini. Beliau juga menghimbau kepada Panitia PPDB pada tiap sekolah untuk mengambil tindakan terhadap keluhan maasyarakat sebelum melimpahkannya ke Dinas Pendidikan.

“kami baru saja mengundang dinas Kominfo terkait kendala teknis termasuk titik koordinat. Kami juga menghimbau kepada panitia PPDB di sekolah untuk menyikapi secara bijak keluhan masyarakat yang muncul, sebelum semuanya diatasi dinas pendidikan.” Kata wahab.

Ketua Komisi D Abdul Wahab Tahir didampingi Wakil Ketua DPRD Andi Nurhaldin, NH beserta beberapa anggota Komisi D DPRD Makassar.