Gelar Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan, Hj. Yunus : Masyarakat Perlu Paham Perda Ini

MAKASSARMETRO,- Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, H. M. Yunus HJ menjadi pembicara pada sosialisasi penyebarluasan produk hukum daerah kota Makassar No. 1 tahun 2019 tentang Pendidikan .

Sosialisasi penyebarluasan produk hukum daerah itu digelar di Hotel dan Resto Agraha Marina, Jl Andalas, Makassar, Senin (16/11/2020).

Acara pagi hari ini dihadiri 100 peserta dan selain H. Yunus, hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Managemen Guru dan Tenaga Pendidikan Pantja Nur Wahidin, Akademisi Pemerhati Pendidikan Zulkifli Hasanuddin, serta Hamriani selaku moderator.

Hj. Yunus mengatakan sosialisasi perda ini merupakan program pemerintah dan penting diketahui seluruh masyarakat karena kadang bingung terkait aturan.

“Asas hukum itu jelas, segala sesuatu produk hukum masyarakat wajib tahu dan terikit pada aturan itu makanya kita lakukan sosper agar masyarakat bisa tahu,” katanya.

Ketua Fraksi Nurani Indonesia Bangkit ini menambahkan, sosialisasi perda (sosper) ini akan digelarnya satu kali lagi di tahun 2020.

“Setiap sosper itu jatahnya 100 orang dan semua harus terbuka dan insyaAllah yang belum diundang masih ada satu kali lagi ditahun ini,” tegasnya.

 Ia menambahkan, sistem kemandirian Dinas Pendidikan Makassar harus betul-betul didukung di tahun 2021 agar tidak lagi minta-minta kepada Infokom soal jaringan.

“Makanya harus ada server nanti di sana,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Managemen Guru dan Tenaga Pendidikan Pantja Nur Wahidin menyatakan, pendidikan adalah kebutuhan yang sangat mendasar selain kesehatan.

“Sistem pendidikan kita sangat jelas bahwa anak-anak kita wajib mendapat pendidikan sembilan tahun. Kami sedang menjejaki kerjasama dengan Telkom di mana nantinya akan dibangun seperti hospot atau DTS di beberapa tempat yang penduduknya memang membutuhkan untuk belajar,” jelasnya.

Terkait pengadaan tablet untuk murid atau siswa, ia berharap anggaran yang diusulkan bisa disetujui untuk ditambahkan sehingga bukan hanya 19 sekolah yang punya, tapi semua sekolah yang memang anak didiknya tidak punya tablet.

“Anggarannya selain yang sudah terkonfirmasi kita berharap yang diusulkan disetujui juga, kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, mari kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, tapi persiapan kita tetap sampai tahun depan,” jelasnya.