Guru, Nakes dan Aparat Desa Tuntut Bupati Mamasa Bayar Utang Gaji 6 Bulan

MAKASSARMETRO, MAMASA – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam aliansi ‘Poros Rakyat Mamasa’ kembali melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar). Selain kelompok mahasiswa, aksi ini juga diikuti oleh kelompok Tenaga Kesehatan (Nakes), Guru dan Perangkat Desa.

Mereka sama-sama turun ke jalan menuntut hak mereka yang sudah beberapa bulan tak kunjung dibayarkan pemerintah daerah. Adapun tuntutannya menyangkut tunjangan sertifikasi guru dan tamsil (Tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi) yang tidak di bayar dari bulan Oktober 2022, sama dengan gaji honor kontrak kesehatan, guru dan aparat desa. Aksi ini merupakan yang ke-4 kalinya selama bulan Maret 2023.

Awalnya massa aksi mulai berorasi menyampaikan tuntutannya di Simpang Lima, kemudian bergeser ke Kantor DPRD Kabupaten Mamasa, Kantor BPJS Kesehatan dan Kantor Bupati Mamasa. Namun saat masa singga di kantor DPRD Mamasa, tidak satupun anggota DPRD yang turun menemui mereka.

Tak mendapat respon dari DPRD, massa aksi kemudian ke kantor BPJS Kesehatan untuk mempertanyakan terkait klaim BPJS yang belum dibayarkan ke setiap Puskesmas dan Rumah Sakit (RS). Setelah mendengar penyampaian dari pihak BPJS Mereka kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Mamasa.

Hanya saja Bupati dan Wakil Bupati Mamasa yang turun menemui massa aksi, dinilai mengecewakan sebab pernyataan sikap yang disampaikan tidak ditanggapi.

Koordinatro Aksi, Rihardes L. M menyampaikan, aksi yang mereka lakukan, Senin (27/3/2023) merupakan aksi lanjutan, dimana pada tanggal 10, 11 dan 21 Maret 2023 mereka melakukan aksi yag sama namun hasilnya sama. Pemerinah daerah dinilai mengabaikan suara mereka.

“Kami kembali turun kejalan karna tidak satupun tuntutan kami sebelumnya terpenuhi. Kami sangat kecewa dengan sikap bapak bupati yang hanya memberikan tanggapan dan tidak mau menjawab pertanyaan kami,” ujar Rihardes.

Rihardes mengatakan, sikap pemerintah daerah sangat mengecewakan, utamanya Bupati Mamasa selaku pemimpin yang seakan tidak peduli dengan aspira rakyatnya dengan hanya memberikan alasan daerah devisit tanpa mau berdiskusi dan menjawab pertanyaan massa aksi.

“Kami perlu mendapat jawaban yang jelas. Oleh karna itu kami akan melakukan konsolidasi kembali dan akan kembali dengan jumlah yang lebih besar,” sebutnya.

Senada dengan itu, massa aksi Taufik Rama Wijaya menjelaskan Pemda Kabupaten Mamasa belum menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam proses pembangunan, terbukti dengan minimnya program pemerintah untuk peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Mamasa.

Pemberian fasilitas pendidikan seperti pemerataan guru di seluruh wilayah Kabupaten Mamasa tidak pernah di jalankan dengan baik.

“Apa lagi tidak terbayarkannya tunjangan dan tamsil guru triwulan ke 4 tahun 2022 yang telah menyalahi Permendikbudristek No. 4 Tahun 2022 pasal 21 tentang sanksi juga menjadi bukti bahwa Pemda Mamasa tidak menginginkan sumber daya manusianya menjadi manusia yang cerdas,” kata Rama.

Hingga kini hampir 80 persen gedung sekolah yang berada di pelosok Kabupaten Mamasa, utamanya di tingkat SD dan SMP yang menjadi taggung jawab Pemda Mamasa masih sangat memprihatinkan kondisinya. Dalam tingkat Pendidikan yang lebih tinggi Pemda Mamasa juga tidak benar benar memperhatikannya sebagai satu jalan untuk peningkatatn kualitas sumber daya manusia.

Hingga kini belum ada kejelasan soal bantuan penyelesaian study yang menjadi salah satu program Pemda Mamasa, justru program ini banyak di manfaatkan para elit di Kabupaten Mamasa untuk menyekolahkan keluarganya. Selain itu Rama mengatakan Pemda Mamasa juga telah gagal memberikan fasilitas kesehatan yang baik kepada rakyatnya.

“Saat ini rumah sakit yang di miliki Pemda Mamasa adalah RSUD Kondosapata yang hanya bisa menjadi rumah sakit singgah untuk mendapatkan surat rujukan, karena tidak tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas.

Gaji tenaga kontrak dan honorer di bidang kesehatan yang gajinya tidak terbayarkan sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 kembali menegaskan Pemda Mamasa melarang rakyatnya untuk sakit

atas berkat keseombongan dan ketidakmampuan Pemda Mamasa telah sampailah Kabupaten Mamasa ke masa yang mase-mase,” tutur Rama.

Pemerintah Mamasa tidak mampu mengelolah potensi yang ada di Mamasa seperti perkebunan dan pariwisata yang membuat Mamasa selalu mengalami defisit tiap tahun karena tidak mampu mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sementara pengeluaran PEMDA Mamasa dari tahun ke tahun terus bertambah.

Defisit anggaran tahun 2022 yang mencapai angka 211 miliar menjadikan Mamasa sebagai Daerah yang harus siap bangkit dan ini berimbas pada ketidak mampuan pemda mambayarkan gaji Aparat Desa serta BPJS masyarakat Mamasa yang masuk dalam tanggungan Pemda sekitar 1.000 orang mengalami nonaktif dari pihak BPJS karena preminya tidak terbayarkan.

“Termasuk infrastruktur sebagai satu penunjang kemajuan dalam masyarakat juga tak mendapat perhatian Pemda Mamasa. Jalan-jalan penghubung kecamatan dan desa tidak terurus dengan baik, bahkan jalanan di Nosu, Tabang, dan Pana masi seperti kubangan lumpur akibat pemerintah tidak mampu mencari solusi untuk perbaikannya,” ujarnya.

Adapun tuntututan Poros Rakyat Mamasa sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah daerah untuk segera membayarkan gaji Sertifikasi dan Tamsil guru triwulan ke IV tahun 2022 sesuai dengan PERMEN Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi RI No 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian TPG.

2. Mendesak Pemerintah daerah untuk segera membayarkan gaji perangkat desa pada tahun 2022 yang belum terbayarkan.

3. Mendesak Pemerintah Daerah membayarkan gaji honorer Pendidikan, kesehatan dan yang lain yang belum terbayarkan pada tahun 2022 samapai sekarang.

4. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membayarkan tunjangan BPJS.

5. Mendesak Pemda segera mambayarkan Klaim BPJS kepada Unit unit kesehatan baik RSUD maupun Puskesmas

6. Mendesak Pemerintah Daerah untuk mengembalikan perangkat desa yang diberhentikan, berdasarkan LPH dari Inspektorat Daerah.

7. Mendesak Pemerintah untuk segera membuat Perda pasar.

8. Meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian terhadap Mahasiswa yang melakukan studi diluar daerah, khususnya pembangunan Asrama Mahasiswa diwilayah tempat Mayoritas Mahasiswa Mamasa melanjutkan Studi.

9. Usut Tuntas pembangunan jalan poros kecamatan Pana’-Tabang.

10. Menuntut PEMDA Mamasa mengelolah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menanggulangi defisit yang tiap tahun terjadi di Mamasa.

11. Menuntut Pemerintah memperhatikan dan memberikan edukasi terhadap penyandang disabilitas di kabupaten Mamasa.

12. Menuntut PEMDA Mamasa segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan karena tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

13. Menuntut DPRD Mamasa segera menggunakan Hak Angket dan membuat pansus untuk menyelidiki pelanggaran yang di lakukan oleh PEMDA Mamasa

14. Jika Tuntutan ini tidak Biasa Di Penuhi Maka Kami Menuntut Bupati Mamasa segera Turun dari jabatannya karena terbukti tidak mampu membangun Mamasa yang Mamase dan penuh kasih sayang untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Mamasa. (*)