somberena parlementa

Disnaker Makassar: Pekerja Harus Dapat Perlindungan Ketenagakerjaan

Kamis, 27 Juni 2019 12:46 WITA Reporter : Haider
Disnaker Makassar: Pekerja Harus Dapat Perlindungan Ketenagakerjaan

MAKASSARMETRO– Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar mengelar sosialisasi BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan sebagai bentuk sosialisasi dan perlindungan para pekerja di Makassar.

“Ini merupakan salah satu rangkaian upaya dari Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Ketenagakerjaan untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan, manusia Indonesia seutuhnya yang bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil makmur dan merata baik material maupun spiritual,” kata Kadis Ketenagakerjaan Kota Makassar, Mario Said, melalui sambutanya, di Hotel Lariz, Kamis (27/6/2019).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS adalah salah satu lembaga yang dibentuk sesuai amanat undang-undang nomor 24 tahun 2012 yang berbentuk badan hukum publik Sebagai penyelenggara sistem jaminan sosial nasional dalam bentuk BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan sebagai pelaksanaan program sistem jaminan kesehatan nasional.

“Kegiatan ini mempunyai sasaran yaitu bagaimana membangun kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengelolaan dan persiapan fasilitas kesehatan. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebijakan pengelolaan fasilitas kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.Tujuannya adalah bagaimana pengelolaan fasilitas kesehatan yang dapat dioptimalkan oleh setiap peserta dalam memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan,” jelasya.

Dalam pelaksanaan BPJS tidak dapat dihindari dari berbagai hambatan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian, bukan hanya dari pelaksanaan BPJS, melainkan juga dari seluruh stakeholder diharapkan dapat mengidentifikasi lebih awal kemungkinan permasalahan yang dapat terjadi dan berpotensi mengganggu kelancaran program badan penyelenggara nasional.

“Salah satu persoalan yang sangat responsif terjadi adalah bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan yang menjadi Mitra BPJS dalam pelayanan serta mekanisme yang berada untuk kepesertaan dan iuran untuk BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya.

Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Disnaker Makassar, Ariansyah mengatakan sebagai bentuk perlindungan kepada para pekerja yang rentang dengan risiko kecelakaan kerja.

“Ini kegiatan ini dapat bekerja sebagaimana diwajibkan bagi pengusaha itu harus betul-betul memikirkan ini, bukan jaminan sosial Ketenagakerjaan pekerja, karena hal ini tentu saja berdampak apabila perusahaan atau pekerja itu ada seperti contoh adanya kecelakaan kerja yang ada nya ada yang sakit sampai meninggal,” terangnya Arinsyah.

Ia menambahkan, seorang pekerja harus mendapat perlindungan dari BPJS Keternagakerjaan. Tercatat dari data Disnaker Kota Makassar sebanyak 300 ribu pekerja telah mendapat jaminan kesehatan, ia berharap pekerja lain juga segera menyusul.

“Yang penting bahwa kecelakaan-kecelakaan itu pada proses dalam seorang pekerja harus dilindungi dari data BPJS Ketenagakerjaan jumlah itu sekitar 300 ribu sudah BPJS dari jumlah 700 ribu sekitar 60 sampai 70 persen. Sisanya terus kita terus mensosialisasikan usaha dapat mengikuti dari BPJS kesehatan BPJS pemerintah,” tutupnya.

Dalam kegiatan ini turut hadir dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta Pemerintah Kota Makassar.

Topik berita Terkait:
  1. Disnaker Makassar
Berikan Komentar
Komentar Pembaca