Nasib Honorer di Ujung Tanduk

Selasa, 28 Januari 2020 07:50 WITA Reporter : Widya
Nasib Honorer di Ujung Tanduk

Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Rapublik Indonesia (DPR RI) setuju menghapus tenaga kerja honorer dari tubuh pemerintahan. Kebijakan tersebut disampaikan melalui rapat kerja persiapan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) periode 2019-2020 di Kompleks Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin 20 Januari lalu.

Dari hasil rapat tersebut disimpulkan, bahwa pemerintah sepakat menghapus pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keputusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan begitu, secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya.

Masa Transisi bagi Honorer

Kendati pemerintah akan menghapus tenaga honorer, namun Kementerian PANRB memberikan masa transisi untuk menjadi PPPK atau PNS. Masa transisi yang diberikan sebagaimana yang disampaikan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja. Ia menjelaskan, pegawai honorer diberikam masa transisi selama 5 tahun. Waktu itu terhitung sejak 2018. Selama masa transisi, pegawai honorer didorong untuk mengikuti seleksi PPPK atau CPNS.

“Silakan mereka ikuti prosedur untuk ikuti seleksi. Itu langkah pertama seperti Pasal 99,” kata Setiawan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin 27 Januari lalu seperti dikutip Detik.com.

Selama masa transisi, kata Setiawan, pihaknya akan merapikan kepegawaian di pemerintahan. Pemerintah juga akan terus menerus membuka seleksi CPNS dan PPPK. Seleksi dibuka menyesuaikan kebutuhan usulan dari instansi. Namun, Setiawan tidak bisa memastikan kapan seleksi tersebut dibuka.

Nasib Honorer Gagal Jadi ASN

Pemerintah membuka peluang untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui dua pintu. Yaitu, melalui seleksi CPNS dan PPPK. Honorer yang dalam masa transisi didorong untuk mengikuti salah satu tahap seleksi tersebut. Apabila honorer tersebut tidak lolos pada masa transisi selama 5 tahun, maka status dikembalikan ke instansi yang mengangkat.

Setiawan menjelaskan, mereka yang memberikan kesempatan bekerja dikembalikan pada instansi yang mengangkatnya sebagai honorer. Kesempatan itu sepanjang dibutuhkan instansi pemerintah dan diberi gaji sesuai upah minimum regional di wilayahnya.

Topik berita Terkait:
  1. DPR RI
  2. Honorer
  3. Honorer Dihapus
Berikan Komentar
Komentar Pembaca