somberena parlementa

Diperiksa KPK, Cak Imin Bantah Elite PKB Terima Suap

Rabu, 29 Januari 2020 23:35 WITA Reporter : Makassarmetro
Diperiksa KPK, Cak Imin Bantah Elite PKB Terima Suap

MAKASSARMETRO, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Pemeriksaan ini dilakukan untuk pendalaman dugaan aliran dana suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr) yang melibatkan Hong Artha, Direktur dan Komisaris PT Sharleen Jaya JECO Group.

“Pemeriksaannya seputar pengetahuan beliau apakah mengetahui atau bagaimana terkait dengan adanya dugaan pemberian uang dari tersangka HA (Hong Artha),” kata Ali dikutip dari Kompas.

Ali menjelaskan, penyidik juga mengonfirmasi fakta-fakta persidangan serta surat permohonan justice collaborator yang diajukan eks anggota DPR Fraksi PKB Musa Zainudin, terpidana kasus ini.

“Ya seputar fakta-fakta itu tentunya yang kami gali dari seluruh saksi-saksi yang kami hadirkan terkait dengan perkara tersangka atas nama Pak HA ini,” ujar Ali.

Namun, Ali enggan mengungkap apakah penyidik menanyakan dugaan aliran dana suap yang masuk ke elite PKB melalui Musa.

“Bahwa apakah saksi mengetahui atau atau bahkan kemudian apakah saksi ikut menerima dan sebagainya, itu tentunya kami tidak bisa kami sampaikan,” terang Ali.

Muhaimin yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 untuk tersangka Hong Artha membantah adanya dana suap ke elite PKB.

“Tidak benar, itu tidak benar,” kata Cak Imin.

Dalam kasus ini Hong Artha yang merupakan tersnagke ke-12 diduga menyuap sejumlah pihak antara lain Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta Anggota DPR Damayanti terkait pekerjaan proyek infrastruktur

Lainnya yakni Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir (AKH), Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary (AHM), Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng (SKS), Julia Prasetyarini (JUL) dari unsur swasta, Dessy A Edwin (DES) sebagai ibu rumah tangga.

Ada juga lima anggota Komisi V DPR RI seperti Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana Adia, serta Bupati Halmahera Timur 2016-2021 Rudi Erawan.

Uang sebesar Rp 7 miliar itu diberikan agar Musa selaku anggota Komisi V DPR mengusulkan program tambahan belanja prioritas dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Sementara itu, Musa Zainudin telah divonis 9 tahun penjara karena terbukti menerima suap senilai Rp 7 miliar terkair proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Topik berita Terkait:
  1. KPK
  2. Muhaimin Iskandar
  3. Suap
Berikan Komentar
Komentar Pembaca