Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik, Bappeda Makassar Hadir di Acara KemenPAN-RB

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kota Makassar, Noptiadi, turut hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (04/10/2023).

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah KemenPAN-RB, Jufri Rahman, yang membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik. Acara dihadiri oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB, Asisten Deputi Wilayah 3 Reformasi Birokrasi Andi Rahardian, Pj Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad, serta sejumlah OPD dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menjelaskan bahwa RB Tematik memiliki pendekatan yang berbeda dengan RB general. Sementara RB general fokus pada perbaikan internal organisasi pemerintah, RB Tematik bertujuan menyelesaikan tema-tema persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah penanganan kemiskinan ekstrim pasca pandemi Covid-19.

“Selama ini kementerian lembaga dan daerah itu khususnya kementerian lembaga di pusat hanya menyelesaikan persoalan reformasi birokrasi di internal organisasi pemerintah. Sehingga kalau ditanya apa manfaatnya bagi masyarakat?, Kita tidak bisa mengklaim karena masyarakat tidak merasakan,” ucapnya.

“Sehingga kemudian kita buat kebijakan namanya Reformasi Birokrasi Tematik dengan harapan kita akan menilai kegiatan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah dan kementerian lembaga itu sampai sejauh mana dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kota Makassar, Noptiadi, yang hadir dalam kegiatan ini, mangaku memperoleh pemahaman mendalam mengenai evaluasi dan perubahan dalam Reformasi Birokrasi Tematik. Acara ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk berpartisipasi dalam diskusi terkait langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi di daerah masing-masing.

“Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk menyatukan visi dan langkah-langkah strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Harapannya, hasil dari Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik ini dapat menjadi dasar bagi pembaharuan kebijakan yang lebih fokus dan efektif dalam mendukung kepentingan masyarakat di Kota Makassar dan provinsi sekitarnya,” terangnya. (*)