MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Pejabat di 11 SKPD lingkup Pemkot Makassar dalam sorotan usai realisasi APBD yang dikelolanya masih rendah. Kinerja mereka akan dievaluasi hingga terancam dicopot dari jabatannya.
Berdasarkan data dari Bappeda Makassar per tanggal 30 September, serapan APBD tahun 2023 baru mencapai 47,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5,262 triliun. Dalam laporannya, tersisa dana sebesar Rp2,762 triliun yang belum direalisasikan.
“Jadi headline-nya bukan cuma camat yang kita minta untuk ganti, para SKPD yang berkinerja buruk pun akan pasti kita minta ganti,” kata Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman, Jumat (20/10/2023).
Helmy mengatakan 11 SKPD masuk kategori rapor merah realisasi APBD rendah karena serapannya masih di bawah 40%. SKPD yang dimaksud, di antaranya; Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; Dinas Penataan Ruang, Bagian Administrasi Pembangunan; Dinas Pemuda dan Olahraga.
Selanjutnya, Bagian Perekonomian; serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Perumahan dan Kawasan; Dinas Pekerjaan Umum (PU); Dinas Ketahanan Pangan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
“Kita sudah lihat beberapa yang (realisasi APBD-nya) peringkat 11 terbawah. Tapi seperti Dinas PU, itukan mereka sudah lakukan perikatan kontrak hanya pembayarannya yang belum dibayarkan, (Dinas) Kominfo juga sudah,” ujarnya.
Helmy mengaku 11 SKPD tersebut sudah dimintai keterangan terkait kondisi tersebut. Dia mengaku heran lantaran perangkat daerah itu masih kesulitan merealisasikan anggarannya.
“Itulah yang menjadi pertanyaan kemarin kenapa mereka bisa di bawah 40%, sedangkan kita tahu kan itu sudah menggunakan angka per 30 September. Makanya itulah kenapa kami panggil kemarin,” tutur Helmy.
Pihaknya pun akan melaporkan rendahnya realisasi APBD tersebut ke Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Helmy sekaligus akan menyampaikan nama-nama pejabat SKPD yang minim merealisasikan anggaran.
“Kita akan laporkan ke pak wali. Tapi yah kan namanya kebijakan kita kembalikan kepada pak wali. Yang penting kita siapkan namanya siapa saja kepala SKPD yang rendah pendapatannya atau mungkin belanjanya,” ucapnya.
Namun demikian, Helmy berharap serapan APBD bisa dimaksimalkan hingga akhir tahun. Para pejabat lanjut dia, masih diberikan kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya.
“Kami sampaikan kalau misalnya sampai akhir tahun 30 Desember, kinerjanya di bawah 60% itu, nah itu menjadi catatan untuk Bappeda sampaikan ke pak wali, bukan lagi diberikan peringatan, kita sudah usul untuk penggantian,” tegas Helmy. (*)
Penerapan Uji Petik Realiasi Perumda Pasar Makassar Buat Kesalahpahaman Pedagang
Jumat, 26 Juli 2024 17:14Beri Panggung Promosi ‘Puang Bos’, Bukti F8 Dukung Film Makassar
Jumat, 26 Juli 2024 13:45Ridwan Sau Tampil Memukau di F8 Makassar, Ajak Lintas Generasi Goyang Bersama
Jumat, 26 Juli 2024 13:28Tari Pasompe dan Ariyo Wahab Meriahkan ‘Makassar Sekalia’ di Hari Kedua F8
Jumat, 26 Juli 2024 13:24Kejari Gowa Tangkap Tersangka Korupsi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bili-Bili
Jumat, 26 Juli 2024 00:22Taat Pajak Antarkan Pemkot Makassar Raih Penghargaan dari DJP Sulselbartra
Kamis, 25 Juli 2024 15:38Danny Pomanto Ajak Tamu Luar Negeri F8 Makassar Nikmati Sunset dari Atas Kapal Pinisi
Rabu, 24 Juli 2024 23:08