BPKAD Makassar Sebut Sejumlah Proyek Strategis Pemkot Tak Terealisasi 2024

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Dakhlan mengatakan, ada beberapa proyek Pemeritah Kota (Pemkot) Makassar tahun ini tak bisa berjalan 100 persen sesuai perencanaan.

Ada beberapa banyak kendala dihadapi yang ditemui oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai kendala teknis hingga kendala anggaran.

“Ketika APBD berjalan pasti ada hal-hal yang tidak bisa kita realisasikan secara keseluruhan. Contoh DBH (dana bagi hasil) kita tidak dibayar full dari Pemprov Sulsel selama setahun, ada pendapatan kita yang tahun ini tidak sampai 100 persen. Itulah yang mengurangi pendapatan dan otomatis mempengaruhi belanja,” ujar Dakhlah.

Adapun program prioritas yang dipastikan tidak berjalan tahun ini antara lain, program panel surya di sekolah-sekolah, pengadaan jalan untuk akses stadion sudiang, serta pengadaan 1.000 mobil sampah listrik.

Selain itu, proyek revitalisasi lapangan Karebosi di Jl RA Kartini juga akan menjadi silpa. Progres pembangunan peoyek tersebut disebut tak sesuai dengan target.

Kata Dakhlan diproyeksikan, Silpa Pemkot Makassar tahun ini ditaksir dibawah Rp500 Miliar.

“Tidak sampai Rp500 M (silpa), akses stadion Rp100 M, motor sampah listrik Rp120 M, panel surya Rp180 M, proyek lain kan kayak karebosi sudah putus kontrak,” ujarnya.

Lanjut Dakhlan, untuk pendapatan Pemkot Makassar diproyeksi capaiannya hampir sama dengan tahun 2023, diangka 80 persen.

Tetapi, Dakhlan berharap OPD yang punya kewenangan menarik pendapatan bisa memaksimalkan waktu yang tersisa.

“Ini belum bisa kita katakan memenuhi target (pendapatan), kalau 100 persen pasti tidak, mungkin diangka 80an, tahun lalu hampir sama sekitar itu, kemungkinan naik sedikit pendapatan,” tuturnya.

Sementara target belanja, diproyeksikan diangka 85 persen, juga sama pada tahun sebelumnya. Adapun posisi belanja Pemkot Makassar sekarang ini masih diangka 60 persen.

“Biasanya menjelang akhir tahun baru tinggi serapan karena proyek-proyek fisik baru bisa dibayarkan jika sudah tuntas,” tutur Dakhlan. (*)