somberena parlementa

DPRD Makassar Bahas Revisi Ranperda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rabu, 12 Juni 2019 16:17 WITA Reporter : Haider
DPRD Makassar Bahas Revisi Ranperda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

MAKASSARMETRO– Panitia Khusus (Pansus) merevisi Ranperda Kota Makassar terkait perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Revisi dibahas dalam rapat lanjutan bersama Dinas Pemukiman Dan Perumahan Rakyat, Dinas Perikanan Dan Pertanian, dan Dinas Perdagangan Kota Makassar, hadir Pula Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Rabu (11/06/2019).

Ketua Pansus Mario David (F-Nasdem) memipin rapat yang berlansung di ruang Komisi B DPRD Makassar. Ia didampingi Anggota Pansus Abdi Asmara (F-Demokrat), Abdul Wahab Tahir (F-Golkar), Badaruddin Ophier (F-Gerindra), Abdul Wahid (F-PPP).

Rapat juga dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Evy Aprialti, SE,. MM., Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman Rakyat Kota Makassar Suhartini, Kepala Bidang Kordinasi BAPENDA, Umar.

Ketua Pansus Mario David, mengatakan bahwa ini adalah rapat finalisasi dari rapat-rapat sebelumnya. Tetapi Ranperda ini tidak akan diparipunakan sebelum pihak SKPD yang terkait belum melengkapi data yang kita inginkan.

Ia berharap kepada Dinas Perumahan untuk memperjelas terkait pembayaran yang dilakukan penghuni rusun tidak lagi secara tunai demi semangat integritas dan transparansi. Selain itu database setiap penghuni kami berharap sepenuhnya terakomodir bagi warga yang kurang mampu.

“Untuk seluruh SKPD yang terkait demi meningkatkan PAD Kota Makassar tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan juga memelihara serta memperoleh hunian yang layak bagi masyarakat, kami ingin dengan adanya revisi Ranperda retribusi jasa usaha ini bisa mengakomodir semua itu,” tambahnya.

Selanjutnya di akhir rapat, Mario David menjadwalkan esok hari untuk kunjungan ke Rusun di daerah Daya, Lette, Panambungan, pembibitan ikan air tawar oleh Dinas Perikanan yang terletak di daerah Parangtambung, serta Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

Topik berita Terkait:
  1. DPRD Makassar
Berikan Komentar
Komentar Pembaca