Terget APBD Rp 1,6 Triliun, DPRD Makassar Sahkan APBD 2020

MAKASSARMETRO – DPRD Kota Makassar mengesahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2020 menjadi Peraturan Daerah DPBD 2020 di ruang sidang paripurna DPRD Kota Makassar, Jl AP Pettarani, Sabtu (30/11/2019).

Pengesahan ditandai dengan penandatanganan pengesahan Ranperda menjadi Perda oleh Ketua DPRD Rudianto Lallo bersama Pj Wali Kota Makassar Iqbal Samad Suhaeb. Tiga Wakil Ketua, Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile, dan Andi Nurhaldin Nurdin Halid masing-masing mebubuhkan tandatangan persetujuan.

APBD 2020 ditetapkan sebesar Rp 4,1 triliun. Sedang target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar disepakati di kisaran Rp 1,6 triliun.

Dari Rp 4,1 triliun tersebut, sudah termasuk anggaran gaji pegawai non-PNS Kota Makassar sebanyak 8400 orang dengan nilai Rp 1,5 juta per bulan.

Selain itu, tercantum anggaran untuk BPJS bagi tenaga kontrak. “Ini kabar gembira buat tenaga kontrak yang sebelumnya hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 1 juta termasuk tunjangan hari tua Rp 150 ribu,” kata Koordinator Badan Anggaran Adi Rasyid Ali.                    
Interupsi mewarnai sidang paripurna tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran, H. Hasanuddin Leo menitip pesan kepada Pj. Wali Kota Makassar agar memperhatikan seluruh jajaran SKPD untuk menghargai lembaga DPRD sebagai lembaga terhormat agar bisa hadir di setiap agenda-agenda dewan terkhusus sidang paripurna.

“Saya berharap ini menjadi catatan bagi Pj. Walikota sebagai bahan evaluasi terhadap SKPD yang tidak hadir di rapat paripurna,” ucapnya.

Sebelum ditetapkan menjadi APBD di hari yang sama, DPRD Kota Makassar juga menggelar sidang paripurna mendengar pandangan fraksi-fraksi tentang ranperda APBD 2020.