DPRD Makassar: Pemkot Kebanyakan Honorer, Kesejahteraannya Rendah

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, meminta pemerintah kota di memperhatikan nasib tenaga non-ASN yang sampai saat ini belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ruslan menyebut, Makassar terlalu banyak tenaga honorer sehingga kesejahteraan mereka rendah.

Menurut Ruslan Mahmud, ada sekitar 2.000 tenaga non-ASN di Makassar yang telah lulus seleksi PPPK dan akan digaji oleh pemerintah pusat.

Namun, Pemkot Makassar masih mengalokasikan anggaran untuk 12.000 tenaga non-ASN.

Ia pun meminta agar sisa anggaran dari tenaga yang sudah lulus PPPK dialihkan untuk meningkatkan honorarium tenaga non-ASN yang belum berkesempatan lolos seleksi.

“Tenaga yang lulus PPPK akan digaji pusat, jadi otomatis ada anggaran yang tersisa. Sisa anggaran ini bisa dialihkan untuk menambah gaji tenaga non-ASN yang belum terangkat. Kami berharap hal ini menjadi perhatian serius bagi Pak Appi dan Bu Aliyah,” ujar Ruslan, yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Jumat (24/1).

Ruslan menilai bahwa saat ini tidak mungkin bagi Pemkot Makassar untuk kembali merekrut tenaga honorer baru. Oleh karena itu, fokus pemerintah seharusnya tertuju pada peningkatan kesejahteraan tenaga non-ASN yang masih bekerja.

“Sisa anggaran yang tersedia harusnya digunakan untuk menambah honor mereka, termasuk Laskar Pelangi. Gaji mereka sekarang hanya sekitar Rp1,3 juta, dan kami berharap bisa dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta,” pinta Ruslan.

Selain itu, Ruslan juga menyebutkan rencana penerimaan PPPK tahap kedua yang dijadwalkan pada April mendatang. Ia berharap lebih banyak tenaga non-ASN yang dapat terserap dalam seleksi tersebut.

Namun, bagi mereka yang belum lolos, peningkatan gaji menjadi solusi sementara untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

“Kami terus mendorong agar sisa anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan gaji tenaga non-ASN. Intinya, kami ingin tenaga non-ASN yang belum berhasil lolos PPPK tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujarnya.

Desakan ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah kota untuk mengutamakan kesejahteraan tenaga non-ASN, yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di Makassar. (*)