MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar Rapat Kerja Khusus (Rakersus) di Bali pada 7 Februari 2025 menuai kritik tajam dari DPRD. Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran yang bertentangan dengan instruksi Presiden terkait efisiensi belanja daerah.

Legislator dari Partai Demokrat ini mempertanyakan urgensi penyelenggaraan Rakersus di luar Makassar. Menurutnya, selain membebani anggaran, kebijakan ini juga tidak sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang efektif.

“Apakah Pemkot Makassar mengindahkan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas? Kenapa tidak dilakukan di Makassar saja?” tegas Tri Sulkarnain, Kamis (6/2/2025).
Selain efisiensi, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tim transisi Wali Kota terpilih dalam pembahasan Rakersus. Hal ini diperlukan agar penyusunan program kerja sesuai dengan Visi Misi Wali Kota terpilih dan RPJMD Kota Makassar, sehingga keberlanjutan pembangunan bisa terjamin.
Tri Sulkarnain juga menyoroti transparansi keuangan daerah, termasuk laporan sisa kas dan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2023-2024. Ia menegaskan, serapan anggaran harus diaudit secara terbuka agar publik mengetahui ke mana aliran dana daerah.
“Penting untuk membahas sejauh mana serapan anggaran sudah dilakukan dan alasan di balik anggaran yang belum terserap,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa transisi kepemimpinan harus berjalan mulus agar program-program prioritas tidak terhambat. Ia juga mengkritisi Pemkot Makassar yang hingga kini belum memberikan undangan resmi kepada tim transisi Wali Kota terpilih untuk ikut dalam pembahasan anggaran.
“Tim transisi perlu memahami kebijakan dan data keuangan pemerintahan sebelumnya agar bisa menyelaraskan program ke depan. Ini penting untuk memastikan Visi Misi Wali Kota terpilih bisa dijalankan dengan baik,” tambahnya.
Lebih dari sekadar rapat koordinasi, Tri Sulkarnain menilai Rakersus bisa menjadi momentum silaturahmi antara Wali Kota petahana Danny Pomanto dengan Wali Kota terpilih Munafri Arifuddin (Appi). Menurutnya, komunikasi antara dua pemimpin ini sangat penting untuk kelancaran transisi pemerintahan.
“Apakah Wali Kota terpilih akan melanjutkan program yang ada atau mengajukan anggaran parsial, semuanya perlu dikomunikasikan dengan DPRD untuk mempercepat perubahan anggaran,” pungkasnya. (*)
Mobil Run The Island Series Sambangi Makassar, Ajak Komunitas Lari Nikmati Sunrise Run
Jumat, 20 November 2026 16:08
Wali Kota Makassar Mutasi 29 Kepala OPD, Berikut Nama dan Jabatan Barunya
Jumat, 20 November 2026 10:23
Resmi Dilantik, PBPI Sulsel Komitmen Perkuat Ekosistem Padel
Rabu, 18 November 2026 22:17
Kota Makassar Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial, Appi Tegaskan Dukungan Penuh
Selasa, 17 November 2026 12:58
Inovasi Kecamatan Rappocini, Hadirkan Pendataan Retribusi Persampahan Digital Lewat DRIVER
Selasa, 17 November 2026 08:08
Apresiasi Atlet Makassar Juara Umum Porprov, Wali Kota Munafri Siapkan Bonus Ganda
Senin, 16 November 2026 22:55
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37